APAKAH PEMERINTAH TAKUT AKAN DAMPAK NEGATIF DARI PEREKONOMIAN DARI PADA NYAWA MANUSIA?

foto Saudara Rhandy Riwwu

       Penutupan bandara dan pelabuhan adalah kewenangan pemerintah pusat, dengan alasan pelabuhan dan bandara adalah obyek fital Perekonomian, yang dimana kapal dan penerbangan adalah salah satu transportasi yang mengangkut penumpang dan sembako serta obat2 dan tim medis untuk percepatan penanganan covid-19. !! Okey saya setuju dengan keputusan tersebut.
( Berarti menurut saya apakah pemerintah takut akan dampak negatif dari perekonomian dari pada nyawa manusia? Jangan ditanggapi ini pemikiran saya saja, hehehe).

Saya jadi teringat dan setuju kata2 dari PRESIDEN GHANA yang mengatakan begini :
"KAMI TAHU CARA MENGHIDUPKAN KEMBALI EKONOMI YANG KAMI TIDAK TAHU ADALAH BAGAIMANA MENGHIDUPKAN KEMBALI ORANG YANG MATI"

Saya paham mungkin pemerintah pusat punya tujuan tidak mmberikan wewenang ke Pemda, Tapi, apakah tidak bisa di lakukan untuk daerah yang masih bisa dikatakan bebas dari covid-19, seperti di NTT agar SEMENTARA waktu kapal penumpang dan aktivitas penerbangan jangan dulu ada yang datang dari Zona Merah, cukup izinkan kapal pengangkut Sembako dan penerbangan yang membawa obat-obatan, yang dibutuhkan, kalau mau agar ekonomi tidak terganggu.

Karna kasihan juga, daerah kita yang masih Zero kasus covid-19, tapi karna aktifitas kapal penumpang masih ada yg datang dari zona merah jadi tiba2 nanti ada kasus (Semoga Tidak).
Karna begini karakter kita orang indonesia timur itu kalau hanya himbauan saja sebagian orang saja yang ikut aturan pemerintah untuk sementara tetap di rumah...

Pemerintah pusat boleh melarang penutupan bandara dan pelabuhan untuk kepentingan perekonomian warga negara tapi sebenarnya PEMDA berhak melindungi masyarakat daerahnya sendiri agar tidak terjangkit virus dengan kebijakan2 membatasi pelayaran dari zona merah.
Mungkin itu saja dari saya, selebihnya mohon maaf kalau ada salah kata.
Akhir kata marilah kita tetap menjaga NTT untuk tetap Zero covid-19 ini, dengan mengikuti aturan dari pemerintah pusat maupun daerah.

-Rhandy Riwwu